uu 26 2007. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. uu 26 2007

Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam,. Maksud dan Tujuan Resume UU No 26 Tahun 2007 Resume ini dimaksudkan sebagai sebuah pengembangan wawasan serta sebagai sebuah dasar tentang penataan serta perencanaan tata ruang di Indonesia. Perencanaan tata ruang di Indonesia dibedakan atas tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten. Mencabut. UU No. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan. 26 Tahun 2007, namun implementasinya masih menimbulkan kerumitan. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. T. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Kementerian Sekretariat Negara: No. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,UU. that the space of the Unitary State of the Republic of Indonesia which constitutes an archipelagic state with Nusantara characteristics, both as a unity of land space, oceanic. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 (UU/2007/26) (2007) tentang Penataan Ruang. Pemrakarsa. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih T. Bitta Pigawati Dipl. Yogyakarta Pustaka Yustisia 2007 : Deskripsi Fisik: viii, 219 p. NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Status: Hanya untuk pelanggan Penataan Ruang Ditetapkan: 27 April 2007 Berlaku: 27 April 2007 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. 2007. 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. E. Pasal 26 (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan. 8. 26. Tutup. U. 67, TLN NO. Q) Pembangunan perkebunan dalam kawasan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. 2007/NO. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. UU No. 26 Tahun 2007 itu, pemerintah mengusulkan penyelesaian tumpang tindih antar batas wilayah, tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah akan diatur dalam Peraturan. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, telah merombak sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang alias UU Tata Ruang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Bentuk. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Seperti yang dicantumkan pada pasal 1 (Ruang adalah wadah yang meliputi ruang. E. 26 tahun 2007 yang menggantikan undang-undang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI. 2007/NO. 68, TLN NO. Adapun menurut UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi[4]. Penyelenggaraan penataan ruang adalah. NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. Sesuai dengan minat saya pada isu tata ruang maka saya kemudian membandingkan perubahan isi UU baru ini dengan UU no 26 tahun 2007 yang isinya mengikuti perubahan dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. pada tahun 2007 telah lahir undang-undang No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Dalam UU No. Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan) pada Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Madya Spasial Kerjasama Pusbindiklatren Bappenas dengan Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) UGM Yogyakarta 13 Oktober, 2015. 5234. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. -. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal. 4774, LL SETNEG : 27 HLM. UU No 26 Tahun 2007. DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DALAM PENATAAN RUANG Sumber: Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan dan Deputi Bidang Tata Lingkungan) fKeterpaduan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang (UU 23/1997, kemudian UU 32/2009) Pasal 9 UU 23/1997: Pengelolaan lingkungan hidup wajib. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. U. Dalam UU No. 26 April 2007. PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA . RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, mencakup 15 bab dan 174 pasal. Sampai hari ini masih terdapat banyak permasalahan dalam upaya penataan ruang di Indonesia. TENTANG. PP Nomor 13 Tahun 2017 jo PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN; Peraturan dan Keputusan Menteri. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur beberapa hal pokok. 2007. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1992. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, secara rinci disebutkan bahwa peraturan zonasi berisi: Ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Government Regulation No. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaran penataan ruang di daerah merupakan penjabaran dari undang – undang no 24 tahun 1992. G Jalan Dr. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi: UU: 1: 2012: Energi Terbarukan: UU No. Sehingga dengan kata lain, UU Cipta Kerja menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penataan ruang secara nasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - - 6 - BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Undang-undang tentang pelayanan publikUU No. U. I. 26 Tahun 2007. 12 Tahun 2011, TLN No. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; UU No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. doc / . Status Peraturan. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UMUM : 1. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Karya ini berada. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya. α : Koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. 24, LN. Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah (PP No. 21 Juni 2001. NOMOR 26 TAHUN 2007. TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL . TENTANG. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar. BAB I Ketentuan Umum. Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian perkara “a quo” digunakan UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasalOleh sebab itu, UU No. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. UU No. Alamat 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) : S-2 Program Studi Teknik Sipil, Minat PWK Fakultas Teknik-Universitas Brawijaya memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang [1]. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2007/NO. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (vide Pasal 17 UU Cipta Kerja). ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2008. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. 2007. TENTANG DATABASE PERATURAN. uu penataan ruang bertujuan perbaiki daya saing indonesia Sosialisasi UU No. Rencana umum tata ruang secara terdiri atas: a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik. UU 2007. Baik penataan ruang kawasan perdesaan yang ada dalam UU Penataan Ruang maupun pembangunan kawasan perdesaan yang ada dalam UU Desa memiliki tujuan. 2015. • Presiden pada 2 November 2020 Presiden telah. REVIEW UU NOMOR 26 TAHUN 2007 MENGENAI TATA RUANG. 26, LN. Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Abstrak Fira Saputri Yanuari1, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma2 Ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. "UU 26/2007 bukan dihapuskan, bukan tidak berlaku lagi, tapi dengan metodologi Omnibus Law semangatnya adalah menyederhanakan, memberikan kemudahan kepada semua orang tentu saja dalam konteks tata ruang," ujar Hardian dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja, Kamis (26/11/2020). UU No. UU 36 2008. 2009. Jakarta Tanggal Penetapan. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan. Wilayah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14. Yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 208, TLN NO. Undang-undang (UU) NO. 26/2007 mengamanatkanpenyusunan Peraturan Zonasi (ps. Masih Berlaku. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 22. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengna kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang sesuai dengan dan menyesuaikan dengan perkembangan budaya. 25 Tahun 2007. 11-2020 tentang Cipta Kerja menjadi gugur. Maka, untuk mengubah atau mencabut pasal tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengubah dan/atau mencabut UU Cipta Kerja. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 . B. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam. 2007/NO. 2 UU, 36Pasal. Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Tugas Mata Kuliah Pemetaan Tata Ruang) Dosen Pengampu: Dra. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa. Di Indonesia dikenal 2 (dua) macam perencanaanNOMOR 80 TAHUN 2007 . REVIEW UU NOMOR 26 TAHUN 2007 MENGENAI TATA RUANG. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan. Untuk dapat memiliki kemampuan sebagaimana diuraikan di atas maka dalam Bab 1 ini akan disajikan materi sebagai berikut : 1. U Badan: Nomor: 26: Tahun Penetapan: 2007: Tempat Penetapan: Tanggal Penetapan: Tanggal Pengundangan: Sumber: Bidang Hukum:. 33, TLN NO. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Tahun. Beranda; Peraturan. Ruang di dalam Bumi, sebagai Satu Kesatuan. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang N0 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) sebagai area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. 36. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup at Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perencanaan Wilayah Menurut UU No. ; 20 cm20 cm : ISBN: 9793418591 Subjek: Local Government - Law and Legislation - Indonesia : Abstrak: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 2007/NO. Judul. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 67, TLN NO. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: T. Topics UNDANG-UNDANG, penataan ruang Collection Pasal 6 ayat (5) UU 26/2007 menyebutkan ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Di tahun 2022, UU tentang Jalan diperbarui dengan UU No. Undang-undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan. NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL. Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PENATAAN RUANG. Perencanaan wilayah adalah proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 26 Tahun 2007” ini dapat terselesaikan dengan baik. Download.